POSKOTAKALTIMNEWS.COM, PENAJAM PASER UTARA-Gubernur Kaltim Dr H Isran diwakili Kepala Dinas Kesehatan dr H Jaya Mualimin menghadiri peringatan Hari Malaria Sedunia (HMS) Tahun 2023 di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis 15 Juni 2023.

Kegiatan HMS2023 bertema Dengan Investasi, Inovasi dan Implementasi, Kita capai Indonesia Bebas Malaria, dirangkai penyerahan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada lima Gubernur dan 30 Bupati/Wali Kota, yang daerahnya telah memenuhi persyaratan Eliminasi Malaria oleh Menteri Kesehatan, diwakili Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Dr dr Maxi Rein Rondonuwu.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim, Gubernur Isran Noor mengucapkan selamat datang di Benua Etam kepada Menteri Kesehatan RI beserta para Gubernur dan Bupati/Wali Kota, di Titik Nol IKN, Sepaku guna merayakan puncak peringatan Hari Malaria Sedunia tahun 2023.

"Hari Malaria Sedunia yang kita peringati hari ini, kesempatan untuk menguatkan komitmen dan upaya bersama dalam mengatasi salah satu tantangan kesehatan yang serius di negara kita, yaitu penyakit Malaria," katanya, dalam sambutan terulis dibacakan Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.

Malaria menurut Gubernur, penyakit menular yang telah merenggut banyak nyawa dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia.

"Hari ini saya merasa senang menyaksikan momen sangat bersejarah, penyerahan Sertifikat Eliminasi Malaria oleh Menteri Kesehatan RI, sebagai pengakuan atas upaya dan kerja keras yang telah dilakukan masyarakat Kaltim dalam memerangi Malaria," ungkapnya.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Dr dr Maxi Rein Rondonuwu menegaskan sesuai komitmen global (SDGs) bahwa semua negara harus bebas Malaria atau target eleminasi Malaria pada tahun 2030.

 "Nah kita di Indonesia bagaimana? Saya bilang jangan menunggu 2030, dan kami apresiasi betul Kalimantan Timur komitmen eleminasi tahun 2026. Ini semangat yang luar biasa dan sangat rasional, sebab tinggal empat kabupaten," ungkapnya.

Karena itu, dipilihanya IKN sebagai pusat peringatan Hari Malaria Sedunia diakuinya, tidak lain untuk menumbuhkan dan membangkitkan semangat baru menuju Indonesia Sehat dan Bebas Malaria.

Untuk saat ini lanjutnya, wilayah timur Indonesia memiliki tingkat kejadian berat, sebab 80 persen kasus Malaria disumbangkan dari provinsi-provinsi di wilayah timur.

"Secara keseluruhan wilayah di Indonesia, sudah ada lima provinsi yang kabupaten dan kotanya bebas Malaria, seperti DKI Jakarta, Bali, Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat," sebutnya.

Oleh sebab itu, dia berharap seluruh stakeholders, terutama leadership para bupati dan wali kota serta gubernur untuk menggerakkan semua potensi dan lintas sektor untuk menciptakan daerah eleminasi Malaria.

"Target di RPJMN 2024 ada 405 kabupaten dan kota yang harus eliminasi, dan nanti sisanya RPJMN berikut. Dimana, sampai saat ini sudah ada 381 kabupaten dan kota yang eliminasi dan target 2024 sudah habis," pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dr Jaya Mualimin menyerahkan secara simbolis perangkat pemeriksaan Malaria bagi pekerja IKN kepada Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN H Alimuddin, juga penyerahan piala bergilir Lomba Mikroskopis dan penghargaan Malaria Champion.

Kegiatan biasa dilaksanakan setiap tanggal 25 April, kali ini dipusatkan di Titik Nol IKN selama tiga hari, Rabu - Jumat (14 - 16 Juni), dirangkai pembacaan komitmen Bebas Malaria Provinsi Kaltim Tahun 2026 oleh perwakilan Bupati/Wali Kota se Kaltim, dan pembacaan komitmen Gubernur dan Bupati/Wali Kota penerima Sertifikat Eliminasi Malaria.

Hadir jajaran Forkopimda Kaltim, perwakikan Gubernur Banten, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Bali dan Pj Gubernur DKI Jakarta, serta 30 Bupati/Wali Kota, termasuk Bupati PPU, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, akademisi dari perguruan tinggi di Kaltim, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sumatera Utara, Ketua PATELKI, ADINKES dan CCM DKI Jakarta, perwakilan UNICEF dan WHO, Kepala Dinas Penajam Paser Utara dan jajaran Forkopimda PPU.(mar)